IKAPUD adalah termasuk ormas ter­besar di Kabupaten Bekasi,

Yayan Sofyan Sekretaris Ekonomi IKAPUD

Masyarakay sudah tak asing lagi karena IKAPUD adalah termasuk ormas ter­besar di Kabupaten Bekasi, yang diketuai oleh H.M.. Kunang.

Bekasi, SN

Saat ditemui di rumahnya yang terletak di Peruma­han Graha Cikarang, Desa Sim­pangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, dengan ramah dan sangat familiar. Pak Yayan biasa dipanggil setiap hari. Yayan adalah sosok yang seder­hana namun penuh semangat untuk memperjuangkan aspirasi warga masyarakat di sekitarnya, rasa kepedulian dan jiwa sosia­lnya sangat tinggi untuk mem­bantu warga yang kurang mampu. Ini perlu diacungi jempol bagi anggota ormas lainnya.

Yayan Sofyan yang tegas danenergik penuh semangat dan percaya diri ini kini dipercaya oleh Depelover perumahan Graha Cikarang (PT. Central Graha Sejahtera) untuk mengerjakan jalan yang terletak di Jalan Utama yang ada di Perumahan Graha Cikarang dengan panjang 3331 M dengan lebar 5 M. Yayan adalah pemilik SPK.

Jalan yang sudah dikerjakan dengan anggaran 125 juta rupiah dan diperkirakan selesai 4 bulan. Disamping itu suami dari Asni Astuti ini juga membangun jalan yang ada di depan rumahnya yang terletak di Blok C 17 dan 18 sepanjang 500 M, lebar 4 M dengan dibiayai dari dana pribadi.

Yayan kini sibuk di kantor IKAPUD karena beliau sebagai Sekretaris di bidang Ekonomi yang setiap harinya mengelola limbah industri. Disamping itu juga sebagai sekretaris di CV. Tiga Serangkai yang bergerak dibidang Kontraktor.

Bapak dari 2 putra, putri mengatakan sangat bangga ting­gal di Perumahan Graha Cikarang karena Depelover (PT.Central Graha Sejahtera) sangat tanggap terhadap keluhan warga masyara­kat yang ada di Perumahan Graha Cikarang.

Perumahan ini letaknya san­gat strategis dekat dengan Stasiun Lemah Abang yang berpenghuni sekitar 800 KK ada 9 RT dan 2 RW serta bebas banjir.

Diakhir kata Yayan Sofyan menghimbau kepada warga ma­syarakat bila jalan sudah bagus kita rawat sama-sama (milik bersama) dan saya berdoa mu­dah-mudahan IKAPUD semakin sukses dan maju.(Suci)

Biografi Singkat

Nama :

Yayan Sofyan

Tempat Tgl.Lahir :

Bekasi, 02 Juni 1979

Pekerjaan :

Sekretaris IKAPUD Bidang Ekonomi

Sekretaris CV. TigaSerangkai

Istri :

Asni Astuti

Anak :

Sari Luthfi Putri (10 th)

Putra Sahril Sofyan (4.5 tahun)

KUNJUNGAN KERJA BUPATI BEKASI

Kecamatan Bojong-Mangu :

KUNJUNGAN KERJA BUPATI BEKASI

Kunjungan kerja bupati bekasi DR.H.Sa’duddin, MM beserta rombongan pada hari Rabu 23 Februari 2011. Bupati beserta rombon­gan menuju masjid untuk bersilahturahmi dengan para ustad dan dilanjutkan untuk makan siang.

Bekasi, SN

Selesai makan siang me­ninjau puskesmas yang baru langsung ke pasar Suka Bunga dan bertatap muka dengan para pedagang dan langsung ke rumah ustad disini bupati bermalam.

Hadir pada saat itu para ke­pala desa, tokoh ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibu majlis ta’lim Camat dan Muspika, Polsek dan Koramil, kepala satuan kerja perangkat, warga masyarakat + dihadiri 500 undangan.

Bupati berbagi rasa kepada anak yatim piatu, membagi san­tunan sebanyak 100 orang agar diberikan kesehatan untuk me­mimpin kabupaten bekasi dan juga memberikan sumbangan kematian sebanyak 75 orang masing-masing 2 juta ruiah bagi orang yang tidak mampu agar mengurangi beban keluarga yang ditinggalkan.

Dalam sambutannya bupati mengatakan kunjungan saya ke camatan bojong mangu ini berharap dapat menjadi forum informasi yang sangat positif dalam pembinaan aparatur di tingkat kecamatan dimana saya berkesempatan pula untuk ber­silaturahmi.

Saya mengucapkan penghar­gaan setinggi - tingginya kepada seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bekasi, yang telah bersama-sama mewujudkan prestasi tertinggi untuk kabupaten bekasi disegala bidang.

Pemerintah kabupaten bekasi terus berupaya melakukan per­baikan dan pembangunan di segala bidang. Pada tahun 2011 ini pemerintah daerah telah men­ganggarkan dana pembangunan untuk kecamatan Bojong mangu sebesar Rp. 15,920,977,800,- ( lima belas miuyar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah ).

Hal ini sebagai upaya pemer­intah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Disamping itu pemerintah terus meningkatkan pemenuhan ke­butuhan dasar antara lain pada sektor perekonomian.

Kepada seluruh masyarakat Bojongmangu saya berharap untuk dapat menjaga apa yang telah kita peroleh, terutama di bidang pembangunan infrastruk­tur, apa-apa yang telah kita capai merupakan hasil dari kerja keras kita semua, masyarakat Bojong­mangu dan pemerintah daerah, jangan kita sia-sia kan semuanya itu. Walaupun saat ini pemban­gunan yang ada masih dirasakan Kurang disana-sini.

Setiap tahun kita selalu meng­harapkan adanya peningkatan di segala bidang, terutama dalam terutama dalam bidang kehidu­pan masyarakat,

Camat Bojong Mangu Drs. Endin Syamsudin mengatakan dengan kunjungan bupatibeserta rombongan camat dan warga masyarakat sangat senang dan bangga dapat perhatian dari bu­pati. Camat melaporkan bahwa penduduk di Bojong Mangu ada 26.942 jiwa masyoritas petani penggarap. Terdiri dari 6 desa dengan luas area 2058 Ha.

Untuk PBB 68.8%. Bojong Mangu adalah kecamatan peme­karan. Sudah ada Puskesmas, pasar, dan akan dibangun sarana olah raga. Mudah-mudahan Bo­jong Mangu kedepan lebih baik dan maju.

Kepala desa Suka bunga Ituy Sabarudin beserta masyarakat sangat gembira bisa bersilatur­ahmi langsung, Bupati bisa me­lihat kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan masyara­kat Bojong Mangu.

Kepala Desa mengatakan bahwa pasar di Suka Bunga ada 32 los dengan luas 6000 M. sampai sekarang pedagang belum dipungut biaya apapun. K.H. Hamidar mengatakan baru kali ini Bupati Bekasi adakan kunjungan di kecamatan Bojong Mangu untuk bersilaturahmi. Saya dan masyarakat sangat senang dan bangga bisa bertatap muka langsung. Dengan kunjun­gan ini mudah-mudahan akan melahirkan sesuatu dan mem­bawa hikmah bagi masyarakat bojong mangu.(Suci/Uda)

Terkait Jalan Desa Diperjual Belikan Anggota Dewan Angkat Bicara

Terkait Jalan Desa Diperjual Belikan

Anggota Dewan Angkat Bicara

Tanah jalan desa yang berada di Kampung Rawa Batok RT06/02, Desa Mekarwangi, Kecamatan Ci­karang Barat, kini statusnya sudah menjadi milik PT Bekasi Fajar Indus­rial Estate (BFIE) di kawasan MM 2100 Cibitung. Hal tersebut terjadi karena kepala desa telah menjual­nya, tanpa kesepakatan warga terlebih dahulu.

Cikarang Barat, SN

Dari keterangan nara sumber yang tidak ingin disebut namanya, kepada SN mengatakan, tanah jalan desa seluas 6845 M2 telah dijual M Syamsuki, oknum kepala desa kepada PT BFIE, dengan harga Rp150 ribu per meter.

Dari perbuatannya menurut sumber, oknum kepala desa tersebut harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebab bila tidak ditindak lanjuti perbuatannya akan terus berlanjut dan merugikan masyarakat.

Ironisnya, perbuatan yang dilakukan oknum kepala desa, melibatkan beberapa preman untuk membeckup-nya. Tujuannya adalah untuk mena­kuti masyarakat, sehingga masyarakat tidak berani memberitahukan permasalahan tersebut kepada orang lain.

“Kami di sini seakan merasa ditakut-takuti den­gan adanya keterlibatan para preman yang sengaja di bond oleh si lurah,” ujarnya berbisik, tidak ingin diketahui identitasnya.

Dikatakan pula, saat permasalahan tersebut sampai kepihak berwajib, ada seorang perwakilan dari masyarakat diintimidasi, untuk menandatangani surat perjanjian, dan mengancam agara jangan menuntut atau mempermasalahkannya di kemudian hari .

M Syamsuki Kepala Desa Mekarwangi, saat dikonfirmasi SN beberapa waktu lalu, ia mengakui tanah jalan Desa Kampung Rawa Batok sudah di­jual, dan menurutnya hasil penjualannya (uang-red) sudah ada yang diserahkan untuk bantuan Masjid.

“Masalah tanah, memang sudah saya jual, masyarakat juga tahu dan masyarakat tidak ada masalah. Kenapa sih harus saya terus yang di kejar, padahal masih ada kepala desa yang lain, menjual tanah desa seperti saya. Kalau ingin tahu jelas tan­yakan saja pada camat, karena ia juga tahu kok,” ujar Syamsuki berkilah.

Anggota DPRD Kabupten Bekasi dari Komisi A, Daeng Muhammad saat ditemui SN di ruang kerjanya mengatakan, pihaknya akan memanggil kepala desa dan juga camat yang bersangkutan untuk menjelaskan tentang pejualan tanah jalan desa tersebut

“Kami akan melakukan pemanggilan, bila ter­bukti salah dan jelas melanggar hokum kepala desa dan camat harus mempartanggung jawabkannya,” jelas Daeng.

Dari keterangan yang di dapat dari masyarakat, pihak PT yang telah membeli tanah jalan tersebut juga mengintimidasi masyarakat, apabila tidak mengikuti pernyataan yang sudah disepakati oleh PT, maka jalan akan ditutup.

Camat Cikarang Barat Abdullah Karim, saat dikonfirmasi SN mengatakan, tanah jalan desa terse­but bukan tanah TKD dan juga bukan tanah Negara.

“Maaf saya tidak bisa memberi keterangan yang lebih jelas, karena saya lagi sibuk,” kilahnya.

Melihat hal tersebut, diduga camat telah terlibat di dalamnya dan telah menerima bagian dari oknum kepala desa, sebab ia terkesan selalu mengelak saat akan di konfirmasi oleh wartawan tentang status tanah jalan desa tersebut .

Dengan adanya bukti surat perjanjian antara kepala desa dengan pihak PT, diminta kepada aparat hukum dapat menegakkan keadilan jangan sampai ada mafia hukm didalamnya.

Apalagi Presiden Republik Indonesia telah menghimbau kepada para penegak hukum agar dapat untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan seadil-adilnya, jangan sampai ada mafia-mafia hukum lainnya. (tim)

KANTOR IDI CABANG KAB. BEKASI : DIRESMIKAN

KANTOR IDI CABANG KAB. BEKASI :

DIRESMIKAN

Kantor IDI (Ikatan Dok­ter Indonesia ) Cabang Kabupaten Bekasi telah di resmikan pada hari Sabtu (12 Februari 2011) pukul 8.00 wib, dengan alamat Met­ropolitan Land No.36 Jalan Teuku Umar Tam­bun Selatan.

Tambun Selatan, SN

Peresmian kantor IDI cu­kup sederhana, tampak hadir dalam acara, ketua IDI Ca­bang Kabupaten Bekasi beserta pengurus dan anggota ketua IDI kota Bekasi Tim IDI dari Provinsi Jawa Barat.

Ketua IDI Cabang Kabupaten Bekasi Dr.Hj.Sumarti M.Kes dalam sambutannya mengatakan, ”Saat ini IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Cabang Kabupaten Bekasi sudah resmi memiliki tempat/kantor,yang sebelumnya kita masih menumpang di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi, namun berkat kegigihan kita semua akhirnya IDI sudah memiliki kantor sekretariat send­iri ujar Sumarti.

Masih kata Sumarti, perasaan bangga, haru, senang bercampur kebahagiaan dapat sama-sama kita rasakan, ini semua adalah berkat dukungan dan keuletan kita semua para teman sejawat yang tergabung di IDI Kabupaten Bekasi. Tentunya dengan sudah adanya tempat sekretariat kita, maka setidaknya IDI Cabang Kabupaten Bekasi bisa dengan leluasa melakukan berbagai keg­iatan dan program di sekretariat. Jadikanlah kantor sekretariat ini rumah kita, karena di sinilah ber­bagai program dapat sama-sama kita wujudkan, namun semua itu untuk kepentingan bersama kata Marti

Dr.Hj.Sumarti Berharap ”kepada semua teman –teman yang tergabung di lembaga ini, ciptakanlah rasa kebersamaan, saling asih , asah, asuh, bukan sal­ing mencari kepentingan pribadi, dengan kebersamaan dan rasa memiliki sudah pasti IDI akan lebih baik lagi kedepan kata Dr.Hj.Sumarti berharap.

Dr,Yanto Tatang sekretaris IDI cabang Bekasi kepada Sidak Nusantara mengatakan “Alham­dulillah IDI sudah memiliki kan­tor Sekretariat, itu semua adalah berkat dukungan dan kerja keras teman-teman IDI. Setidaknya kami sudah tidak perlu pusing lagi, karena sudah memiliki tempat sendiri. Untuk itu kami berharap kantor sekretariat IDI akan selalu ramai di kunjungi te­man-teman sejawat, rasa bangga dan kegembiraan cukup terasa buat kami ujar Dr.Yanto Tatang yang dalam waktu dekat ini ia akan menyelesaikan S2 nya.(Merry )

RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN BEKASI

RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN BEKASI

Dalam Rangka Pengucapan Sumpah /Janji Anggota Dprd Pengganti Antar Waktu Dari Fraksi Partai Keadilan Se­jahtera (PKS) Masa Jabatan 2009-2014

Bekasi, SN

Be r t emp a t d ig ed u n g DPRD Kabupaten Beka­si komplek Pemda Kabupaten Bekasi Sukamahi Cikarang pusat, pada Senin 28/2 telah di lang­sungkan rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Bekasi dalam rangka pengucapan sumpah/janji anggota DPRD pengganti antar Waktu dari praksi partai keadilan sejahtera (PKS) masa jabatan tahun 2009-2014.

Hadir dalam acara tersebut antara lain, Bupati Bekasi DR. H.Sa’duddin MM. Sekretaris Daerah Dadang Mulyadi, para asisten Pimpinan SKPD dan para tamu undangan yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat.

Nana Supriatna dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang saat itu di lantik adalah sebagai pengganti antar Waktu Daerah Pemilihan III Kabupaten Bekasi, masa jabatan 2009-2014 menggantikan Budi, Berdasar­kan surat Dewan Pengurus dae­rah partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bekasi No, 069/ DPD-01-PKS/XII/2010 tanggal 4 Nopember 2010 perihal peng­gantian Antar Waktu anggota De­wan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi.

Penggantian antar waktu anggota DPRD ini di laksanakan berdasarkan surat keputusan Gu­bernur Jawa Barat No.171.1/Kep. 234-Pem-Um/2011, tanggal 14 Pebruari 2011 tentang peresmian pemberhentian dan pengangka­tan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi pengganti antar waktu masa ja­batan tahun 2009-2014.

Dalam rapat paripurna terse­but acara dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, H.Mustakim,SE dan di dampingi wakil ketua dewan lainnya. Acara dimulai dengan pembacaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat oleh Sekretariat DPRD, dan di lanjutkan dengan pengucapan sumpah anggota DPRD peng­ganti antar Waktu yakni Nana Supriatna yang di pandu oleh ketua DPRD dan di saksikan langsung oleh Bupati Bekasi DR,H. Sa’duddin MM.

Nana Supr i a tna da l am mengemban tugasnya sebagai anggota dewan di tempatkan di Komisi B dan Badan Musy­awarah DPRD Kabupaten Beka­si.(amy)

RAKER DAN SILATURRAHMI DI KECAMATAN KEDUNG WARINGIN

DR. H. Sa’duddin :

RAKER DAN SILATURRAHMI

DI KECAMATAN KEDUNG WARINGIN

Dalam rangka rapat kerja dan silaturahmi Bupati Bekasi DR. H.Sa’dudin, MM bersama rombongan di Kec.Kedung Waringin Kab. Bekasi yang diawali dari Desa Mekar Jaya terus ke desa Waringin Jaya di Pon­dok Pesantren Yatim Piati Azzahiriyah adakan buka bersama dengan anak-anak pondok pesantren.

Bekasi, SN

Bupati memberikan sum­bangan kepada anak-anak yatim Piatu sebanyak 100 orang. Bupati berbagi rasa kepada anak-anak yatim agar diberikan sehat dan bisa memimpin Kab.Bekasi dan juga memberikan bantuan kema­tian sebanyak 2 juta rupiah per orang bagi yang tidak mampu agar meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, hadir pada saat itu, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, karang taru­na, ibu-ibu majelis taklim, para kepala desa, camat be­serta muspika, ketua BPD, dan masyarakat setempat yang dihadiri kurang lebih 500 undangan.

Dalam sambutannya bupati mengatakan, saya berharap rapat kerja bisa menjadi ajang silaturahmi kita untuk bersama-sama merumus­kan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mendorong se­makin berkembangnya kegiatan di tingkat Kecamatan dalam menunjang pembangunan daerah.

Kunjungan saya ke keca­matan Kedung Waringin ini, berharap dapat menjadi forum informasi yang sangat positif dalam pembinaan aparatur di tingkat kecamatan, dimana saya berkesempatan untuk bersilatur­rahim di setiap kecamatan, sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ke­giatan ini selain menjadi sarana informasi, juga dalam rangka mengevaluasi

Dan merevitalisasi terus menerus semangat dan kiner­ja SKPD beserta jajarannya dalam mewujudkan kemajuan Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi meraih beberapa prestasi di tingkat nasional dan yang terakhir adalah diraihnya Piala Citra Bhakti Abdi Negara dalam rangka penilaian kinerja peny­elenggaraan pelayanan publik, saya mengucapkan Penghargaan setinggi-tingginya kepada se­luruh jajaran Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bekasi.

Pemerintah kabupaten bekasi terus berupaya melakukan per­baikan dan pembangunan di se­gala bidang. Pada tahun 2011 ini . pemerintah daerah telah men­ganggarkan dana pembangunan untuk kecamatan Kedung Warin­gin sebesar Rp. 13,349,920,000  ( tiga belas miliyar tiga ratus em­pat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah ).

Hal ini sebagai upaya pemer­intah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. disamping itu pemerintah terus meningkatkan pemenuhan ke­butuhan dasar antara lain pada sektor perekonomian. Setiap tahun kita selalu mengharapkan adanya peningkatan di segala bidang, terutama dalam bidang kehidupan masyarakat, namun terbatasnya anggaran yang ada membuat kita harus menentukan skala prioritas dalam pelaksa­naannya. Dalam kegiatan rapat kerja ini diharapkan akan terjadi proses komunikasi yaitu penyam­paian program kerja.

Camat Kedungwaringin Drs. H.Carwinda saat dite­mui wartawati mengatakan dengan kunjungan Bupati DR.H.Sa’adudin, MM beserta rombongan sangat senang dan mendukung, bahwa bupati meli­hat langsung kondisi di wilayah Kecamatan Kedungwaringin.

Sementara Kepala Desa War­ingin Jaya Ujid Duryudana, beserta masyarakat menyambut gembira. Kepada desa berharap untuk mendapatkan bantuan un­tuk perbaikan kantor desa karena kondisinya sudah tidak layak lagi untuk melayani masyarakat.

Disini juga akan diadakan pengobatan gratis dari rumah sakit Annisa dan Puskesmas Ke­dungwaringin.

Isa Iskandar S.Pd (Ketua KNPI) Kedungwaringin sebagai pemuda dengan adanya kunjun­gan bupati akan mengakomodir kegiatan kepemudaan terutama kegiatan yang pernah diusulkan tahun 2011. Latihan kepemudaan dan service HP, komputer, kursus menjahit dan perbengkelan, sa­rana olah raga (lapangan futsal), pembinaan dan penyuluhan nar­koba. (Suci)

Wah.....PMT Gizi Buruk hanya Rp1500

Wah.....PMT Gizi Buruk hanya Rp1500

Alokasi dana bantuan pemberian makanan tambahan (PMT) sebesar Rp1500 per hari dan per anak se­lama 90 hari di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi dinilai tidak me­madai karena hanya mampu meng-cover 50 persen dari total penderita gizi buruk diwilayah setempat.

Cikarang, SN

Hal tersebut diungkapkan Kepala Puskesmas Kecamatan Babelan, Alamsyah usai sidak yang dilakukan Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi, ke 2 orang anak penderita gizi buruk, yakni Abdul Faih (10) dan Priska Zalianti atau Dea (4) serta penderita tumor Linda Putri (11), kemarin.

Ketiganya merupakan warga Kecamatan Ba­belan yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah dan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Sebelumnya, berat badan Abdul Faih, buah hati pasangan Ahmad (42) dan Nenti (38) hanya sekitar 15 kilogram jauh dibawah berat normal anak seusainya. Sementara Dea, Putri pertama pasangan Rosidi (28) dan Saini (26) berat badannya hanya sekitar 6,4 kilogram. Selain itu, kedua kaki dan tan­gannya kaku. Sementara Linda Putri (11) menderita tumor dibagian bokongnya. Akibat penyakit terse­but Linda tidak bisa mengeyam bangku sekolah.

Alamsyah menjelaskan berdasarkan data yang ia miliki jumlah penderita gizi buruk dan kelainan di daerahnya cukup tinggi. Meski tak dapat menye­butkan secara detil jumlah penderita yang terdata ia mengungkapkan alokasi PMT yang tersedia hanya bisa diberikan pada 50 persen penderita. Artinya ada 50 persen penderita gizi buruk di wilayah tersebut yang tidak tertangani selama ini.

“Hanya setengahnya yang bisa kami beri PMT selama 90 hari. Sementara sisanya belum bisa kami berikan bantuan karena keterbatasan alokasi yang ada,” ujarnya. (fer)

Target PAD Bekasi Meningkat Rp120 Miliar

Target PAD Bekasi Meningkat Rp120 Miliar

Pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi tahun 2011 ini ditargetkan meningkat sebesar Rp120 miliar, menyusul mulai dikelolanya pe­nerimaan pembayaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) oleh pemerintah setempat.

Cikarang, SN

“Kami sudah menandatangani peraturan daerah (Perda) dan juga lembar daerah terkait penerimaan pajak. Artinya, mulai hari ini, Kabupaten Bekasi sudah siap untuk menerima pembayaran BPHTB,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Mustakim.

Sebelumnya, kata Mustakim, pajak BPHTB dikelola pemerintah pusat melalui Dirjen Pajak. Namun, setelah ditetapkannya undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) Nomor 28 Tahun 2009, pembayaran pajak dialihkan ke pemerintah daerah. “Pengalihan tersebut diharapkan dapat mendorong kemandirian, dalam penyediaan dana pembangunan,” ujarnya.

Jumlah penerimaan BPHTB Kabupaten Bekasi, lanjutnya, mencapai Rp120 miliar pada tahun 2010. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan seir­ing dengan pertumbuhan perekonomian di kawasan itu. Mustakim berharap, dengan dikelola langsung oleh pemerintah daerah, maka akan ada peningkatan yang cukup signifikan.

Dengan dikelola oleh pemerintah daerah, di­harapkan selain pelayanan yang lebih baik, juga me­ningkatkan PAD. “Minimal, penerimaan PAD dari BPHATB sama seperti tahun lalu,” paparnya. (mer)

DPRD Kritik Kinerja Bupati Bekasi

DPRD Kritik Kinerja Bupati Bekasi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi mengkri­tik keras kinerja Bupati Saduddin beserta jajarannya. Kritikan itu ter­kait kinerja bupati yang dinilai baru mencapai 10 persen. Hal itu ditegas­kan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bekasi, Marjaya, kemarin.

Cikarang, SN

Menurut Marjaya, banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi tidak melibatkan para anggota dewan. Akibatnya, DPRD kesulitan mengawasi dan membantu kebutuhan masyarakat. “Kalau persoalan ini terus dibiarkan, maka masyarakatlah yang akan terus dirugikan,” paparnya.

Ia menilai, selama ini dewan hanya dijadikan penonton dan juru stempel. Sebab, semua kewenan­gan hanya ada di bupati. “Selama ini, DPRD hanya sebatas mengetahui saja, sedangkan pemegang ang­garan berada di eksekutif,” bebernya.

Selain itu, kata Marjaya, banyaknya jalan rusak disejumlah wilayah juga mendapat sorotan DPRD. Padahal usia pembangunan jalan itu kurang dari lima tahun. “Proyek pembangunan jalan belum ada lima tahun tapi sudah banyak yang hancur dan rusak. Belum lagi sejumlah kontruksi yang terbeng­kalai,” katanya.

Marjaya menambahkan, kebijakan bupati yang terus memberikan izin pembukaan areal perumahan dan industri baru kepada para investor tanpa adanya kajian dan pertimbangan yang mendalam juga dini­lai menciderai rasa keadilan rakyat.

“Seharusnya, pasca terjadinya gejolak di tengah masyarakat, akibat kehadiran perusahaan yang tidak pro rakyat menjadi pertimbangan dan pelajaran yang berharga kepada semua eksekutif,” ujarnya.

Dia berharap, bupati dalam mengeluarkan kebijakan yang bersinggungan langsung dengan rakyat harus melihat dari dua sisi yang berbeda. “Kegagalan bupati dalam memimpin sama halnya kegagalan semua pihak. Karena tidak mampu men­jalankan fungsi kontrol yang baik dan benar. Untuk itu marilah kita secara bersama-sama memperbaiki semua untuk pembangunan Kabupaten Bekasi,” saran politisi dari partai Hanura ini. (mer)

Angkutan Plat Hitam Disoal Dewan

Angkutan Plat Hitam Disoal Dewan

Banyaknya angkutan karyawan di tujuh kawasan industri yang masih mem­pergunakan plat hitam membuat berang sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi. Ditambah lagi, status angkutan kary­awan itu disinyalir belum memiliki ijin trayek resmi.

Cikarang, SN

“Se c e p a t n y a a k a n kami panggil Dinas Perhubungan (Dishub) untuk menjelaskan dan pertanggung­jawaban persoalan itu. DPRD perlu klarifikasi terkait semakin banyaknya angkutan karyawan yang masih menggunakan plat hitam,” ujar Ketua DPRD Ka­bupaten Bekasi, Mustakim di Cikarang, kemarin.

Selama ini, katanya, sejumlah kendaraan pribadi digunakan untuk antar jemput karyawan di tujuh kawasan industri. “Jika semua kendaraan pribadi yang digunakan untuk angkutan kary­awan dibuatkan trayek resmi oleh pihak Dishub, tidak menutup kemungkinan pendapatan asli daerah (PAD) akan bertambah,” paparnya.

Dijelaskannya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi saat ini hanya mendapatkan PAD yang dihasilkan dari pajak bumi dan bangunan melalui tujuh kawasan industri. “Bayangkan, dari tujuh kawasan industri itu, ada sekitar 2800 perusahaan. Sedangkan pemerintah daerah hanya mendapatkan PAD dari PBB,” bebernya. (amy)

Waduh....... Gelar Porda Jabar Butuh Rp200 miliar

Akibat dikejar target penyelesaian pemban­gunan stadion olah raga, sebelum tahun 2014, KONI Kabupaten Bekasi mengaku masih mencari dana tambahan untuk mem­biayai pembangunannya gedung olah raga yang rencananya akan digunakan sebagai ajang Porda Provinsi Jawa Barat.

Cikarang, SN

Sekretaris KONI Kabupaten Bekasi, Budi Muhamad Mustafa mengaku tengah melaku­kan koordinasi dengan sejumlah dinas terkait untuk segera membentuk tim kerja yang bertugas mencari dana ke pemerintah pusat maupun provinsi.

“Pembangunan gedung olah raga itu menelan biaya kurang lebih Rp300 miliar. Sedangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi melalui APBD 2010 baru menggelontorkan Rp25 miliar. Kurangnya masih banyak sekali,” tuturnya.

Dikatakan Budi, untuk menggelar Porda Jabar nanti, diprediksi anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp200 miliar lebih. “Total anggaran yang kami bu­tuhkan sebesar Rp500 miliar. Dengan perhitungan, Rp300 miliar untuk pembangunan gedung olah raga dan Rp200 miliar untuk Porda,” paparnya. (mer)

Ratusan Warga Gagalkan Eksekusi Lahan

Ratusan Warga Gagalkan Eksekusi Lahan

Puluhan petugas Pengadilan Negeri Bekasi yang akan melakukan eksekusi lahan seluas 8.105 meter dihadang ratusan warga Kampung Kongsi RT03 RW 08 Cika­rang Kota, Kabupaten Bekasi dengan cara memblokir jalan masuk ke lokasi, kemarin.

Cikarang, SN

Dengan mempertimbangkan keamanan, petugas kepolisian yang ikut mengawal jalannya rencana eksekusi menyarankan agar puluhan petugas eksekusi yang membawa surat penetapan Kepala Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 47/Bks/2010/PN.Bekasi tertanggal 29 Nopember 2010 itu ditunda.

Sengketa itu berawal dari ahli waris yang mengklaim tanah seluas 8.105 meter dengan Girik C.1902 Persil.144 adalah milik ahli waris Rinan bin Nyirin dan belum pernah diperjualbelikan kepada Budiman Sujono yang juga mengaku memiliki hak penuh atas tanah tersebut yang saat ini, dihuni oleh sekitar 150 KK.

Ketegangan terjadi antara 150 KK yang dibantu  oleh Ormas Pemuda Pancasila (PP) dengan aparat kepolisian yang mengawal jalan­nya eksekusi. “Kami minta lahan yang sekarang dipertahankan warga jangan dilakukan diek­sekusi, karena lahan tersebut masih milik pribadi,” teriak salah seorang warga yang juga sebagai ahli waris dari Rinan bin Jirin. (mer)

Perselisihan Buruh Marak Disnaker Butuh Tambahan Petugas Pengawas

  Banyaknya perselisi­han antara buruh dan manajemen perusa­haan dinilai akibat lemahnya kinerja di­nas tenaga kerja (Dis­naker). Hal itu men­jadi sorotan Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi.

 “Dengan kuantitas perselisihan bu­ruh sepanjang tahun 2010 dan banyaknya laporan yang masuk ke Komisi D, Disnaker perlu menambah petugas pengawas tenaga kerja,” kata anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik Qodratulloh di Cikarang, kemarin.

Menurut Holik, tidak maksimalnya tingkat penga­wasan maupun penyelesaian perselisihan oleh Disnaker disebabkan jumlah petugas pengawas tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada di tujuh kawasan industri. “Sering terjadi per­soalan yang muncul dan petugas tidak mampu meny­elesaikan,” paparnya.

Holik mencontohkan, banyak perusahaan yang menonaktifkan karyawannya tanpa surat pemberitahuan. Padahal, sebelum karyawan itu secara resmi diterima bekerja telah mengikuti prosedur dengan mengajukan lamaran. “Inikan aneh, pada saat diterima melalui surat lamaran resmi tapi ketika merumahkan para pekerja hanya dengan lisan. Inilah yang sering menimbulkan suatu persoalan,” tegasnya. (mer)