DPRD Kritik Kinerja Bupati Bekasi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi mengkritik keras kinerja Bupati Saduddin beserta jajarannya. Kritikan itu terkait kinerja bupati yang dinilai baru mencapai 10 persen. Hal itu ditegaskan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bekasi, Marjaya, kemarin.
Cikarang, SN
Menurut Marjaya, banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi tidak melibatkan para anggota dewan. Akibatnya, DPRD kesulitan mengawasi dan membantu kebutuhan masyarakat. “Kalau persoalan ini terus dibiarkan, maka masyarakatlah yang akan terus dirugikan,” paparnya.
Ia menilai, selama ini dewan hanya dijadikan penonton dan juru stempel. Sebab, semua kewenangan hanya ada di bupati. “Selama ini, DPRD hanya sebatas mengetahui saja, sedangkan pemegang anggaran berada di eksekutif,” bebernya.
Selain itu, kata Marjaya, banyaknya jalan rusak disejumlah wilayah juga mendapat sorotan DPRD. Padahal usia pembangunan jalan itu kurang dari lima tahun. “Proyek pembangunan jalan belum ada lima tahun tapi sudah banyak yang hancur dan rusak. Belum lagi sejumlah kontruksi yang terbengkalai,” katanya.
Marjaya menambahkan, kebijakan bupati yang terus memberikan izin pembukaan areal perumahan dan industri baru kepada para investor tanpa adanya kajian dan pertimbangan yang mendalam juga dinilai menciderai rasa keadilan rakyat.
“Seharusnya, pasca terjadinya gejolak di tengah masyarakat, akibat kehadiran perusahaan yang tidak pro rakyat menjadi pertimbangan dan pelajaran yang berharga kepada semua eksekutif,” ujarnya.
Dia berharap, bupati dalam mengeluarkan kebijakan yang bersinggungan langsung dengan rakyat harus melihat dari dua sisi yang berbeda. “Kegagalan bupati dalam memimpin sama halnya kegagalan semua pihak. Karena tidak mampu menjalankan fungsi kontrol yang baik dan benar. Untuk itu marilah kita secara bersama-sama memperbaiki semua untuk pembangunan Kabupaten Bekasi,” saran politisi dari partai Hanura ini. (mer)
Related Articles :
0 komentar:
Posting Komentar