Beda Aturan, BOS Terlambat Dicairkan

Beda Aturan, BOS Terlambat Dicairkan

Belum cairnya dana bantuan operasional sekolah (BOS) di Kabupaten Bekasi membuat resah para kepala sekolah. Akibatnya, proses belajar mengajar di sejumlah seko­lah itu menjadi terhambat. Mereka menuding, pihak di­nas pendidikan mempersulit proses pencairan dana BOS.

Cikarang, SN

Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Ka­bupaten Bekasi, Rusdi M Biomed membantah jika pihaknya mem­persulit proses pencairan dana BOS. Namun demikian, kepala dinas mengakui jika proses pen­cairan dana itu mengalami keter­lambatan. “Bukan mempersulit, tapi proses pencairan itu memang terlambat,” ujarnya, di Cikarang, kemarin.

Keterlambatan proses pen­cairan itu, katanya, disebabkan karena proses administrasinya memang panjang dan butuh kete­litian karena menyangkut uang negara. Selain itu, keterlambatan juga disebabkan mekanisme pencairan yang berbeda dengan tahun lalu.

“Kalau dulu, dana BOS itu langsung ditransfer ke nomor rekening masing-masing sekolah. Namun, saat ini dana bantuan itu harus masuk ke kas daerah, baru ditransfer ke rekening sekolah,” paparnya.

Pemerintah pusat, lanjut Rusdi, memiliki prosedur dan mekanisme sendiri dalam men­cairkan dana bantuan sekolah itu. “Pemerintah pusat memiliki aturan yang harus kita ikuti. Per­da kita belum nyambung dengan aturan pusat, itu yang membuat proses pencairan terlambat,” tandasnya.

Menurut Rusdi, untuk mem­permudah proses pencairan itu, masing-masing aturan harus membuat surat edaran bersama. “Dana Bos yang akan digulirkan untuk Kabupaten Bekasi, men­capai Rp166 miliar diperuntu­kan bagi 702 SD dan 105 SMP. Pencairannya harus detail dan terperinci,” ujarnya.(red)

SEMINAR SEHARI PENDIDIKAN DAN DAKWAH STRATEGI PENDIDIKAN DAN DAKWAH

Dalam kontek membangun daerah kabupaten Bekasi di bidang Pendidikan dan Dak­wah sesuai visi-misi pemerintah daerah Kabupaten Bekasi yakni mewujudkan manusia unggul yang agamis dalam tataran ini kedudukan Pendidikan dan Da­kwah menjadi sangat penting (urgent).

Karena pendidikan dan da­kwah adalah suatu kebutuhan yang mendasar (konstruktif), keniscayaannya tidak ada suatu Negara atau Daerah yang maju tanpa didukung (support) dengan sektor pendidikan bahkan global­isasi yang melahirkan masyarakat berilmu (knowledge society) sangat identik dengan marketing ilmu dan teknologi dibandingkan yang lainnya.

Hal ini didasari bahwa kuali­tas pendidikan merupakan gam­baran suatu Negara atau Daerah yang akan datang yang diharap­kan sebagai pelopor perubahan (agent of change).

Sepadan dengan perkemban­gan ilmu dan teknologi khasa­nah pendidikan harus senan­tiasa disegarkan melalui seminar-seminar, forum ilmiah ataupun diskusi-diskusi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan Nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang standar Pendidikan Nasional dan merupakan imple­mentasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2005.

Dalam hal ini kiranya akan lebih efektif apabila sistem pen­didikan nasional terjalin integrasi sinergis dengan pola dakwah global yang berhubungan dengan dengan pencapaian sumber daya manusia yang cerdas baik secara intelektual, emosional, sosial, maupun kultural dalam kontek keummatan dan kebangsaan se­cara menyeluruh.

Karena salah satu tujuan pen­didikan nasional adalah pemben­tukan manusia yang beriman dan bertakwa, dan itu semua mesti ditopang dengan dakwah yang tepat sasaran.

Dakwah yang baik adalah da­kwah yang persuasif menyentuh terhadap semua lapisan (stratifi­kasi) masyarakat membawa dam­pak perubahan (tagyir) positif dan mampu memberikan jawaban ter­hadap problematika, dilematika dan dinamikanya dalam berbagai sisi kehidupan keummatan dan kebangsaan secara ideal untuk mengakses tujuan pendidikan tersebut.

Dinamisasi kehidupan global dimana dalam segala akses ke­hidupan seolah menjadi hampir tak ada dindingya antar negara maupun antar masyarakat (Fer