Lahan Tambak Susut 200 Hektar

Dihantam Gelombang Besar dan Abrasi

Lahan Tambak Susut 200 Hektar

Lahan tambak di­wilayah pesisir utara Kabupaten Bekasi setiap ta­hunnya mengalami penyusutan 100 hingga 200 hektare akibat abrasi dan pengaruh cuaca.

Cikarang, SN

“Akibat gelombang be­sar yang berlangsung belakangan ini, banyak lahan tambak di pesisir utara digenangi air laut,” kata Kepala Dinas Pe­ternakan, Perikanan dan Kelautan (DPPK) Kabupaten Bekasi, Agus Trihono, di Cikarang.

Berdasarkan data di DPPK, potensi lahan tambak di Ke­c ama t an Ta ruma j aya da n Muaragembong mencapai 10.380 hektare. Sekitar 9.600 hektare diantaranya, telah dimanfaatkan menjadi tambak oleh warga setempat.

“Potensi lahan memang ti­dak dioptimalkan, karena lahan yang tersisa merupakan daerah marjinal dan hutan bakau yang terus dipertahankan. Keberadaan hutan bakau sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan,” katanya.

Berdasarkan hasil pantauan DPPK di lokasi, lanjutnya, po­tensi lahan tersebut setiap ta­hunnya mengalami penyusutan yang diakibatkan oleh abrasi dan gelombang besar laut.

“Penyusutan diperkirakan mencapai satu hingg dua persen dari potensi lahan atau setara den­gan 100 hingga 200 hektare ter­hitung sejak 2006 lalu,” ujarnya.

Penyusutan terbesar, tam­bahnya, terjadi di Desa Muara­bendera dan Muarajaya, Keca­matan Muaragembong, akibat abrasi.

“Meski secara persentase tidak terlalu tinggi, namun perlu dilakukan upaya untuk mencegah agar penyusutan tidak terjadi lebih cepat. Misalnya, dengan menanam bakau sebagai peng­halau abrasi,” pungkasnya. (mer)

Perselisihan Buruh Marak, Disnaker Butuh Tambahan Petugas Pengawas

Cikarang, SN- Banyaknya perselisihan antara buruh dan manajemen perusahaan dinilai akibat lemahnya kinerja dinas tenaga kerja (Disnaker). Hal itu menjadi sorotan Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi.

“Dengan kuantitas perselisihan buruh sepanjang tahun 2010 dan banyaknya laporan yang masuk ke Komisi D, Disnaker perlu menambah petugas pengawas tenaga kerja,” kata anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik Qodratulloh di Cikarang, kemarin.

Menurut Holik, tidak maksimalnya tingkat pengawasan maupun penyelesaian perselisihan oleh Disnaker disebabkan jumlah petugas pengawas tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada di tujuh kawasan industri. “Sering terjadi persoalan yang muncul dan petugas tidak mampu menyelesaikan,” paparnya.

Holik mencontohkan, banyak perusahaan yang menonaktifkan karyawannya tanpa surat pemberitahuan. Padahal, sebelum karyawan itu secara resmi diterima bekerja telah mengikuti prosedur dengan mengajukan lamaran. “Inikan aneh, pada saat diterima melalui surat lamaran resmi tapi ketika merumahkan para pekerja hanya dengan lisan. Inilah yang sering menimbulkan suatu persoalan,” tegasnya.

(mer)