BPD Dilarang Masuk Politik Praktis

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang sedang menggalak­kan percepatan pem­bangunan hendaknya didukung dan dibantu dalam hal penga­wasan.

Cikarang, SN

Sebagai lembaga kontrol, badan permusyawaratan desa (BPD) juga berperan penting dalam mengawasi pembangunan. Namun demikian, pengawasan itu dilakukan dalam kerangka kostruktif.

“BPD adalah mitra pemerin­tahan desa yang ikut menentukan nasib masyarakat di desanya. Namun saya berharap jika BPD melakukan kritikan hendaknya dilakukan dengan cara yang el­egan dan konstruktif. Saya rasa jika kritikan dilakukan dengan keras malah akan kontra produk­tif dengan pembangunan yang tengah digalakkan, “ ujarnya Penasehat Forum BPD se-Ka­bupaten Bekasi, Sudarisman di Cikarang, kemarin.

Untuk menghindari gesekan dan menjaga suasana kondusif, katanya, para ketua BPD di­harapkan jangan sampai terjebak dalam politik praktis. Apalagi, Kabupaten Bekasi sebentar lagi akan menggelar hajatan besar yaitu, Pemilukada 2012.

Menurut Sudarisman, ge­sekan kepentingan hanya akan menurunkan produktifitas, apa­lagi menyangkut pembangunan untuk desa. “Urusan partai politik dan golongan harus dikesamp­ingkan. Semua harus bersama-sama dengan penuh keikhlasan membangun wilayahnya masing-masing baik itu BPD sendiri dan kepala desanya,” papar Sudaris­man.

Sementara, Ketua Forum BPD Kabupaten Bekasi Sardi mengatakan, sebagai lembaga pengontrol dan pengawas di tingkat desa, kinerja BPD harus terus ditingkatkan. Untuk itu, sebagai bekal para ketua BPD, sejumlah kegiatan telah diper­siapkan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM).

“Materi pengawasan peny­elenggaraan pemerintahan desa, penyusunan tertib administrasi keuangan desa dan penyeleng­garaan pemerintahan desa secara umum akan terus diberikan,” katanya.

Dijelaskannya, jumlahnya anggota BPD se Kabupaten Bekasi saat ini sekitar 1600 0rang. Dengan banyaknya jumlah anggota BPD, tentunya sangat sulit untuk menyatukan persepsi. Namun demikian, proses musy­awarah dianggap hal yang pent­ing agar BPD tidak ditunggangi oleh kepentingan politik. (mer)

Related Articles :